Pilar Narasi — Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa me-launching aplikasi CAKEP (Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan monitoring evaluasi pelaksanaan APBD TA 2025. Inovasi gagasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini, sebagai upaya percepatan dalam penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), lebih efektif, efisien dan akurat. Sekaligus ikhtiar Pemkab Mojokerto mendigitalisasi seluruh proses pengelolaan keuangan.
“Pelaksanaan APBD bukan tentang angka, teknis, atau administrasi saja. Dibalik setiap rupiah yang direncanakan, dikelola, dan dieksekusi, terdapat harapan masyarakat. Ada amanah, ada kepercayaan, dan ada tanggung jawab besar yang harus diemban bersama,’’ ungkap Gus Barra saat memberi arahan.
Melalui peluncuran aplikasi CAKEP ini, pemkab ingin memastikan setiap capaian tahun berjalan dapat dipetakan secara transparan. Sehingga pengambilan keputusan untuk tahun depan menjadi lebih akurat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya kemudahan aplikasi dan perumusan langkah-langkah strategis akhir tahun, pelaksanaan APBD TA 2025 akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, cepat, akurat, efektif, dan profesional.
’’Harapannya kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,’’ tandasnya.
Gubernur Jawa Barat, Gus Barra, resmi meluncurkan aplikasi CAKEP (Cek Administrasi Keuangan Pemerintah) yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah monitoring dan manajemen keuangan pemerintah daerah secara digital, sehingga proses administrasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Gus Barra menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Dengan CAKEP, masyarakat dan aparatur dapat memantau penggunaan anggaran secara real-time. Ini bagian dari upaya kami memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Fitur Unggulan CAKEP untuk Aparatur dan Publik
Aplikasi CAKEP menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan keuangan daerah. Beberapa fitur utama antara lain:
- Monitoring Anggaran – Menyajikan laporan real-time penggunaan anggaran di seluruh SKPD.
- Pelaporan Digital – Memudahkan aparatur mengunggah dokumen pendukung transaksi keuangan secara online.
- Analisis Pengeluaran – Memberikan data visual tentang tren pengeluaran, memudahkan perencanaan keuangan.
- Notifikasi dan Pengingat – Memberikan alert bagi aparatur terkait tenggat laporan atau pengajuan anggaran.
Fitur-fitur ini memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap dinamika keuangan, serta meminimalkan risiko human error atau penyalahgunaan anggaran.
Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik
Salah satu fokus utama CAKEP adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Dengan akses publik yang terbatas namun informatif, warga dapat memantau realisasi program pembangunan, alokasi dana untuk proyek tertentu, hingga distribusi belanja rutin pemerintah.
Gus Barra menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan akan membangun kepercayaan publik.
“Transparansi bukan sekadar slogan. Dengan CAKEP, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana uang daerah digunakan, sehingga tercipta budaya pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel,” tuturnya.
Sinergi BPKAD dengan SKPD dan Penguatan SDM
Dalam pengembangannya, BPKAD bekerja sama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar data keuangan yang masuk ke aplikasi CAKEP akurat dan terkini. Selain itu, program ini dilengkapi dengan pelatihan bagi aparatur daerah untuk memanfaatkan aplikasi secara optimal.
Pelatihan ini meliputi cara input data, analisis laporan, dan penggunaan fitur notifikasi agar proses pengelolaan keuangan berjalan efektif. Kepala BPKAD menegaskan bahwa keberhasilan CAKEP sangat bergantung pada kolaborasi antar-SKPD dan kompetensi sumber daya manusia di daerah.
Respons Positif dari Aparatur dan Masyarakat
Sejak perkenalan awal, CAKEP telah menerima respons positif dari aparatur pemerintah maupun masyarakat. Aparatur mengaku lebih mudah mengelola anggaran dan mempersingkat waktu administrasi, sementara masyarakat mengapresiasi adanya platform yang bisa memantau penggunaan dana publik.
Beberapa SKPD bahkan melaporkan peningkatan efisiensi hingga 30% dibanding sistem manual sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi keuangan bukan hanya meningkatkan kecepatan layanan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana.
Langkah Pengembangan Fitur dan Ekspansi Nasional
Gus Barra menegaskan bahwa aplikasi CAKEP tidak berhenti pada versi awal. Pemerintah daerah berencana mengembangkan fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem perpajakan, monitoring aset, serta analisis prediktif untuk perencanaan anggaran jangka panjang.
Selain itu, provinsi ini berupaya menjadikan CAKEP sebagai model digitalisasi keuangan bagi daerah lain di Indonesia. Dengan penerapan standar keamanan data yang ketat, CAKEP diharapkan menjadi referensi nasional untuk pengelolaan keuangan pemerintah berbasis teknologi.
Peluncuran aplikasi CAKEP oleh Gus Barra menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Dengan sistem digital ini, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan menjadi lebih mudah dicapai.
Inovasi seperti CAKEP menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital tidak hanya mempermudah proses internal pemerintahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran. Masa depan pengelolaan keuangan daerah kini lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.