Pilar Narasi — Pemerintah menegaskan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan korban bencana menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi dan pemulihan. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi anak-anak, lansia, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial.
Kelompok rentan sering menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat bencana. Gangguan psikologis, penyakit menular, malnutrisi, dan kesulitan akses layanan medis menjadi tantangan utama. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun strategi khusus untuk memberikan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terintegrasi bagi kelompok ini.
“Misi utama kami adalah memastikan setiap korban bencana mendapatkan akses kesehatan, terutama mereka yang paling rentan. Tidak ada yang tertinggal, baik dari sisi fisik maupun psikologis,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/12/2025).
Salah satu strategi pemerintah adalah mobilisasi layanan kesehatan darurat ke lokasi bencana. Tim medis bergerak cepat dengan membawa fasilitas kesehatan bergerak, termasuk klinik sementara, ambulans, dan stok obat-obatan penting. Langkah ini bertujuan mencegah meningkatnya angka penyakit akibat keterbatasan akses dan kondisi lingkungan pasca-bencana.
“Kecepatan layanan menjadi kunci. Setiap jam berharga dalam menangani korban bencana, terutama anak-anak dan lansia yang rentan terhadap komplikasi kesehatan,” kata Dr. Ratna Sari, Direktur Penanggulangan Darurat Kesehatan Kemenkes.
Selain kesehatan fisik, pemerintah juga menekankan pentingnya layanan psikososial. Trauma akibat bencana dapat berdampak jangka panjang, terutama pada anak-anak dan perempuan korban kekerasan. Tim psikolog dan konselor disiagakan untuk memberikan pendampingan, terapi kelompok, dan aktivitas pemulihan mental.
“Pemulihan psikologis sama pentingnya dengan pemulihan fisik. Kami menargetkan agar korban, terutama anak-anak, dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” jelas Dr. Ratna Sari.
Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kemenkes dan BNPB melakukan pelatihan bagi tenaga medis, relawan, dan aparat lokal untuk menangani kelompok rentan dengan tepat. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan LSM lokal memastikan pelayanan lebih efektif dan terstandarisasi.
- “Kerja sama lintas sektor memperkuat kapasitas kami. Pelatihan tenaga medis dan relawan membuat respons kesehatan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito.
Sebagai langkah preventif, pemerintah juga fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan di daerah rawan bencana. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) diperkuat dengan fasilitas medis, peralatan darurat, dan sistem komunikasi yang dapat berfungsi meski terjadi bencana alam besar.
“Investasi infrastruktur kesehatan di daerah rawan bencana adalah upaya jangka panjang untuk melindungi kelompok rentan. Ketahanan fasilitas kesehatan sama pentingnya dengan kesiapan masyarakat,” jelas Ganip Warsito.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian strategi pemerintah. Aplikasi pemantauan kesehatan, telemedicine, dan sistem informasi korban bencana memungkinkan tenaga medis mengidentifikasi kebutuhan pasien secara cepat. Dengan data real-time, intervensi medis dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
“Teknologi mempermudah koordinasi antar-tim medis dan memastikan kelompok rentan mendapat perhatian sesuai prioritas,” kata Menteri Budi Gunadi Sadikin.
Selain itu, sistem ini memudahkan pengiriman stok obat dan alat medis ke lokasi bencana secara cepat dan efisien.
Pemerintah juga mengedepankan edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Program pelatihan mitigasi risiko, pertolongan pertama, dan pengelolaan kesehatan keluarga menjadi bagian dari strategi perlindungan kelompok rentan. Edukasi ini membantu masyarakat mengurangi dampak bencana sebelum tim medis tiba di lokasi.
“Kesadaran masyarakat adalah lini pertama dalam mitigasi risiko. Edukasi membuat korban lebih siap menghadapi situasi darurat,” ujar Dr. Ratna Sari.
Fokus pada pelayanan kesehatan kelompok rentan terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana. Korban mendapatkan akses perawatan fisik dan mental, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan, dan lansia memperoleh dukungan khusus. Strategi ini juga mengurangi angka komplikasi penyakit dan kematian akibat bencana.
“Pendekatan holistik ini meningkatkan kualitas hidup korban bencana. Dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan, kita mencegah dampak jangka panjang yang merugikan,” jelas Prof. Lestari, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia.
Pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan korban bencana menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Dengan strategi mobilisasi layanan darurat, dukungan psikososial, pelatihan tenaga medis, infrastruktur yang kuat, pemanfaatan teknologi, dan edukasi masyarakat, pemerintah memastikan bahwa hak kesehatan setiap korban tetap terpenuhi. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mempercepat pemulihan masyarakat pasca-bencana, membangun ketahanan sosial, dan menciptakan sistem respons yang lebih tanggap dan profesional di seluruh Indonesia.